Oleh: Oesep Sarwat ( Praktisi Media )
Infosumedang.com – Dunia jurnalistik kembali menjadi sorotan menyusul mencuatnya kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret oknum wartawan. Peristiwa ini memicu beragam respons publik, mulai dari dukungan terhadap penegakan hukum hingga kekhawatiran akan potensi tergerusnya kebebasan pers.
Dalam konteks tersebut, penting untuk melihat persoalan ini secara jernih dan proporsional. Penegakan hukum merupakan keharusan dalam negara hukum, namun pada saat yang sama kebebasan pers juga merupakan hak fundamental yang dijamin oleh undang-undang. Keduanya tidak boleh saling menegasikan.
Di lapangan, hubungan antara wartawan dan narasumber tidak selalu berjalan ideal. Dalam sejumlah kasus, muncul praktik-praktik yang menyimpang dari etika jurnalistik, seperti permintaan penghapusan berita atau tekanan tertentu yang berujung pada relasi transaksional. Fenomena ini menjadi tantangan bersama yang tidak bisa disederhanakan hanya pada satu pihak.
Oleh karena itu, setiap dugaan pelanggaran harus ditelusuri secara menyeluruh dengan mengedepankan asas keadilan. Penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara selektif. Semua pihak yang terlibat harus diproses secara proporsional agar tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat.
Di sisi lain, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang mengatur kerja jurnalistik melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam aturan tersebut, penyelesaian sengketa pers pada prinsipnya dilakukan melalui mekanisme etik dan profesional sebelum menempuh jalur pidana. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara akuntabilitas dan perlindungan terhadap profesi wartawan.
Kebebasan pers memiliki peran strategis dalam kehidupan demokrasi. Pers berfungsi sebagai penyampai informasi, kontrol sosial, serta pengawas jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, setiap bentuk tekanan, kriminalisasi, atau upaya yang berpotensi membungkam pers perlu menjadi perhatian serius.
Namun demikian, insan pers juga dituntut untuk menjaga integritas dan profesionalisme. Praktik penyalahgunaan profesi, seperti “jual beli berita” atau tindakan yang merugikan pihak lain, tidak dapat dibenarkan. Kebebasan pers harus diiringi dengan tanggung jawab moral dan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik.
Ke depan, semua pihak diharapkan dapat menjalankan perannya secara seimbang. Aparat penegak hukum harus bertindak adil dan transparan. Pejabat publik perlu terbuka terhadap kritik. Sementara itu, wartawan harus tetap menjaga independensi serta menjunjung tinggi etika profesi.
Dengan demikian, kebebasan pers dan penegakan hukum dapat berjalan beriringan. Keduanya bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan demi terciptanya keadilan dan demokrasi yang sehat.
