JAKARTA – Pemda Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu dari delapan provinsi yang menyatakan komitmen terhadap percepatan target nasional eliminasi tuberkulosis (TBC) di Indonesia pada 2030.
Kedelapan Pemerintah Provinsi tersebut adalah Jabar, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.
Komitmen tersebut disetujui bersama pada Rapat Koordinasi Forum 8 Gubernur Dalam Rangka Percepatan Eliminasi TBC di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman hadir pada rakor itu, yang dihelat Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Koordinator Bidang PMK RI, Kementerian Sekretariat Negara RI, dan Kantor Staf Presiden RI, bersama delapan Pemda Provinsi prioritas eliminasi TBC dan Pemda Kabupaten/ Kota di dalamnya.
Kedelapan Pemerintah Provinsi tersebut sepakat melakukan sejumlah langkah strategis.
Adapun langkah strategis itu antara lain mencantumkan indikator TBC dalam Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah sebagai salah satu prioritas kesehatan daerah.
Lalu mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC di daerahnya dan juga sejumlah langkah-langkah efektif lainnya.
Herman menyatakan bahwa Pemda Provinsi Jabar siap melaksanakan arahan yang disampaikan Pemerintah Pusat terkait eliminasi TBC.
“Kami juga siap melaksanakan komitmen yang telah disetujui bersama,” tandasnya.
Pada rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan langsung arahannya kepada pemda provinsi dan kabupaten/kota yang hadir.
Tito menegaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memberikan atensi besar terhadap eliminasi TBC di Indonesia.
“Tentu ini memerlukan keseriusan kita semua, dan mohon kepada kepala daerah yang memiliki power, trust, kebijakan, untuk mendorong target pencapaian ini,” ucap Tito Karnavian.
Apalagi Global Tuberculosis Report (GTR) 2024 melaporkan bahwa Indonesia menjadi negara kedua dengan kasus TBC terbanyak di dunia dengan perkiraan 1.090.000 kasus baru dan kematian 125.000 per tahun.
“Pemerintah berkomitmen untuk mengeliminasi TBC di Indonesia pada tahun 2030,” ucap Tito.
“Komitmen pemerintah dalam penanggulangan TBC dibuktikan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC,” tambahnya.
Maka rakor ini dimaksudkan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sekaligus mengakselerasi pelaksanaan program penuntasan TBC melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
Sementara itu Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mendorong komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat eliminasi TBC di Indonesia pada 2030.
Ia meminta kepala daerah segera menerbitkan peraturan daerah tentang penanggulangan TBC hingga membentuk Tim Percepatan Eliminasi TBC.
Selain itu, indikator eliminasi TBC juga harus dimasukkan ke dalam RPJMD agar upaya ini berjalan selaras dengan RPJMN.
Di sisi lain, Budi mengungkap bahwa pihaknya memerlukan dukungan kepala daerah karena atas pengaruhnya terhadap keberhasilan program di tingkat daerah.
Ia mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat bersama mendorong eliminasi TBC.
Sehingga komitmen dalam penuntasan TBC tak hanya berasal dari sektor kesehatan, melainkan lintas sektor, baik di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Program eliminasi TBC ini bukan hanya program kesehatan, tapi juga program kemanusiaan,” tegas Budi.
“Kalau konsisten, insyaallah, target eliminasi TBC 2030 bisa kita capai,” harapnya.
Lebih jauh ia juga menekankan pentingnya pencegahan di tingkat keluarga. Jika satu anggota rumah tangga terinfeksi TBC, seluruh anggota lain dianjurkan menjalani terapi pencegahan.
“Obatnya ada, tapi kedisiplinan minum obat masih jadi tantangan besar. Ini yang harus kita sosialisasikan bersama,” ungkap Budi.***
